Banyuwangi - Ratusan pekerja seks komersil dan mucikari, ramai-ramai mendatangi
gedung DPRD Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Rabu (20/3/2013). Mereka
menolak pembubaran lokalisasi di daerah itu.Para pekerja seks komersial (PSK) berbagai umur itu membawa poster, yang isinya menentang pembubaran lokalisasi. Mereka juga menyatakan program alih profesi asal jalan, tidak kena sasaran.
Siti Aminah, salah satu PSK yang ikut berdialog dengan pimpinan DPRD, mengatakan, selama lokalisasi dibubarkan ia kehilangan pekerjaan. Modal kerja yang dijanjikan pemerintah daerah tak didapatkan.
Pengawasan terhadap kesehatan reproduksi, menurut Hendras Pujiyuwono, dari Gerakan Pejuang Rakyat Banyuwangi juga sulit dilakukan, termasuk potensi penularan HIV/AIDS, sebab para PSK kini tersebar. Padahal jumlah penderita HIV/AIDS di Banyuwangi sudah mencapai 1.367 jiwa.
Suminto, anggota komisi A DPRD Banyuwangi, mengatakan, program pengentasan PSK memang tak bisa dilakukan dari satu sisi saja yakni ekonomi, tetapi harus juga memperhatikan persoalan sosial di antaranya adanya trafficking, kekerasan dalam rumah tangga, kesehatan dan faktor lain. Karena itu jika benar-benar ingin mengentaskan PSK, harus dilakukan secara total.
Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Ruliyanto, yang memimpin sidang pun memutuskan untuk mempertemukan para PSK dengan pemkab, untuk membahas persoalan tersebut pada Senin mendatang. Diharapkan dialog tersebut bisa memecahkan persoalan.
Editor : fj.bahron
