Sebagai Negara yang berdaulat dibawah ideologi Pancasila sebagai pemersatu perbedaan, tentu saja menjadi cukup prihatin, ketika NKRI terus menjadi intaian kolonialisme yang berupaya untuk mengulang kembali sejarah yang telah berlalu.
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) masih terus menjadi intaian negara tetangga dengan beragam kepentingan dan adu domba untuk mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya. Dengan munculnya kasus penyadapan terhadap pemerintah Indonesia yang disebarluaskan oleh Edward Snowden melalui media sebagai bukti bawha NKRI menjadi sorotan tajam bagi para kolonialis dan sengkuninya.
Penyadapan yang dilakukan oleh Intelegen Australia menjadi polemik yang sangat memalukan, bahkan telah menginjak harkat dan martabat bangsa ini. Disinyalir bahwa proses penyadapan tersebut dilakukan oleh antar pihak, guna mengetahui alur kebijakan pemerintah baik dalam negeri, maupun luar negeri.
Tidak bisa kita pungkiri, Indonesia masih memiliki kekayaan alam yang melimpah ruah, sehingga tidak bisa kita elakkan incaran para pihak untuk menguasai peta Indonesia, terutama melalui jalur kekuasaan, sebagai sentral kebijakan yang berimbas secara sistemik, massive, dan konstitusional merupakan bentuk regulasi politik di Negeri ini.
Menurut menteri olahraga dan pemuda yang juga pakar telematika Roy Suryo, bahwa penyadapan yang dilakukan oleh Intelegen tidak hanya dari pihak Australia semata, tetapi negara tetangga seperti Singapura dan Korea Selatan juga melakukan sengkuni untuk mendapatkan Informasi kebijakan pemerintah Indonesia.
Sedangkan menurut Hikmahanto Juwana, salah satu guru besar Universitas Indonesia bahwa "masalah penyadapan adalah masalah seorang yang bernama Edward Snowden yang mungkin sedang bereksperimen apakah orang yang memegang banyak rahasia negara dapat memanfaatkan informasi tersebut untuk mengadu domba negara-negara dunia terutama antara AS dan sekutunya termasuk Australia dan negara-negara lainnya".
Hubungan diplomatik Indonesia dan Australia memburuk sejak terbongkarnya skandal penyadapan atas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Ibu Negara, dan para pejabat RI lainnya. Situasi ini menjadi ujian terberat bagi Nadjib Riphat Kesoema sejak setahun menjadi Duta Besar Indonesia untuk Australia.
Pemerintah Indonesia marah selama Perdana Menteri Tony Abbott tidak kunjung minta maaf maupun memberi penjelasan yang memuaskan terkait skandal penyadapan oleh Badan Intelijen Australia, Defence Signals Directorate, dan soal kegiatan intelijennya di negeri ini.
Kasus penyadapan yang dilakukan oleh Intelegen Australia menjadi polemik keruhnya hubungan Indonesia-Australia yang disinyalir lebih banyak menguntungkan pihak Australia dalam hubungan diplomatiknya, sehingga perlu disadari oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia, bahwa NKRI dalam intaian Sengkuni sebetulnya bukan hanya sekedar terbongkarnya skandal penyadapan yang dilakukan oleh negeri kangouru tersebut, tetapi ada banyak problem kedepan yang jauh lebih dahsyat dari sekedar penyadapan.
Disadari ataupun tidak, telah terjadi mata rantai yang sistemik untuk menjadikan NKRI ini sebagai negara yang di ibaratkan seperti boneka permainan anak-anak, sehingga kendali pemerintahan bukan lantas dibawah wakil rakyat, tetapi dibawah kendali para negara sengkuni. Perlu dipikirkan jauh kedepan, bahwa negara yang dibangun dengan cucuran air mata dan darah ini perlu melakukan kontrol yang massive, sehingga kasus seperti penyadapan tidak terulang kembali.
0 Komentar