Beredarnya pemakzulan AU dari partai
democrat, yang beredar di jejaring social, baik facebook, twitter,
media massa, terkait dugaan korupsi Hambalang terkesan menjadikan AU
terpuruk dalam gubangan hukum yang harus segera di tuntaskan oleh AU.
Kaitannya dengan proses hukum pada satu sisi
yang harus dijalani AU, sementara pada sisi yang lain AU juga harus
menjalankan tugas selaku ketua umum di tubuh partai penguasa ini. Tidak
heran kemudian kalau kasus tersebut dijadikan bola liar untuk
menjatuhkan AU, terkait dengan ketokohan dan tingkat kredibilitas partai
yang “terjerumus” dilautan hambalang.
Apa motif dari majeelis tinggi partai
democrat yang langsung dipimpin oleh presiden SBY ini? Oleh karenanya,
mari kita kaji mulai dari fakta integritas yang sekaligus dijadikan
solusi untuk penyelamatan artai Demokrat.
Inilah delapan solusi yang diambil dalam rapat Majelis Tinggi yang dipimpin SBY:
- Ketua Majelis Tinggi partai bertugas, berwenang, dan bertanggung jawab untuk memimpin penyelamatan dan konsolidasi partai.
- Segala keputusan, kebijakan, dan tindakan partai ditentukan dan dijalankan Majelis Tinggi partai. Ketua Majelis Tinggi partai mengambil keputusan dan arahan yang penting dan strategis.
- Elemen utama partai, utamanya Fraksi Partai Demokrat di DPR beserta DPD dan DPC Partai Demokrat, berada dalam kendali dan bertanggung jawab langsung pada Majelis Partai, sesuai hierarki dan konstitusi partai.
- Majelis Tinggi melakukan penataan dan penertiban partai untuk meningkatkan kredibilitas dan integritas partai.
- Putusan Majelis Tinggi mutlak dijalankan. Yang tidak menjalankan akan diberikan sanksi tegas, termasuk yang tidak nyaman dengan kondisi elektabilitas partai yang turun saat ini, atau tak suka dengan kebijakan penyelamatan partai yang dipimpin Ketua Majelis Tinggi partai, dipersilakan untuk meninggalkan partai.
- Penataan dan konsolidasi partai yang dipimpin Majelis Tinggi berakhir setelah nama baik partai pulih dan normal.
- Sementara langkah penyelamatan diambil Ketua Majelis Tinggi, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum diberi kesempatan untuk memfokuskan diri menghadapi masalah dugaan hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi. Partai Demokrat siap memberi bantuan hukum kepada Anas.
- Partai Demokrat untuk saat ini melupakan dulu agenda Pemilu 2014 dan mengutamakan penataan, penertiban, dan pembersihan partai dari unsur negatif.
Poin pertama kita ketahui bersama,
bahwa ketua majelis tinggi partai democrat mengambil alih tugas,
wewenang, dan kebijakan dengan alasan penyelamatan dan konsolidasi
partai. Hal tersebut dimaksudkan dari hasil survey yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan elektabilitas Partai Demokrat tinggal 8,3 persen, sehingga keputusan awal dari ketua majelis tinggi (SBY), hendak menyelamatkan elektabilitas partai yang turun drastic.
Poin kedua Anas Urbaningrum (AU)
terkesan AU sama sekali tidak punya hak dan kewenangan untuk menjalankan
amanah partai, karena semua diambil alih oleh ketua dewan pembina
melalui fakta integritas tersebut. Lagi-lagi dalam rangka penyelamatan
partai democrat dimata public atau masyarakat Indonesia secara umum.
Poin Ketiga dengan mengatasnamakan
konstitusi atau AD/ART partai, ketua majelis menginstruksikan kepada
semua elemen ditubuh Partai democrat mulai dari DPR, DPD, DPC, dan
seterusnya, memiliki tanggung jawab penuh untuk kordinasi dan melaporkan
hasil dari kinerja partai secara hirarki dan konstitusional, apakah hal
itu bentuk dari pengebirian atau sebuah permainan dari tim cikeas
sebagai salah satu kekuatan pengendali dari negeri ini.
Poin Keempat kuncinya terletak pada integritas dan kredibilitas partai Demokrat, asumsinya berangkat dari hasil survei yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan elektabilitas Partai Demokrat tinggal 8,3 persen,
dengan munculnya angka tersebut, maka ketua majelis tinggi partai
democrat, menyegerakan ambil langkah dalam rangka penyelamatan partai,
sementara itu pada sisi yang lain, AU selaku ketua umum partai yang
diduga tersandung kasus hambalang, diminta untuk focus pada persoalan
hukum yang terjadi pada AU.
Poin Kelima, ada redaksi yang
menarik dari solusi yang diberikan ketua majelis dewan Pembina partai
democrat, yaitu yang merasa tidak suka dengan kebijakan yang dijadikan
solusi tersebut, dipersilahkan hengkang dari partai democrat. Disini
terkesan ada redaksi yang menunjukkan pengusiran terhadap kader democrat
yang tidak mematuhi terhadap kebijakan solutif yang dikeluarkan oleh
presiden SBY.
Poin keenam yang masih menimbulkan
tanda Tanya pada poin disini, tugas dan wewenag dari majelis tinggi akan
berakhir, apabila penataan, konsolidasi, dan nama baik (image) partai
pulih kembali, maka disini sampai kapan batas waktunya, kemudian
bagaimana mengukurnya, sememntara dalam hal politik perubahannya cukup
cepat dan signifikan.
Poin ketujuh Anas Urbaningrum (AU)
diberi kesempatan untuk menyelesaikan masalah hukum, kaitaannya dengan
dugaan korupsi hambalang yang telah menyeretnya, bahkan PD akan
memnberikan bantuan hukum terhadap AU. Itu semua adalah bentuk rekayasa,
atau hanya iming-iming belaka, supaya situasi dan kondisi politik tidak
semakin runyam.
Poin delapan, cukup lucu dan
menggemaskan, agenda pada pemilu 2014 dilupakan dan harapannya lebih
pada memfokuskan pada penataan, penertiban di internal partai democrat.
Disini kemudian kembali muncul asumsi dan tanda Tanya, dengan adanya
redaksi meleupakan agenda pemilu 2014, apakah bapak
SBY, sudah mengantongi calon penggantinya, sehingga harus menggusur AU,
atau hal itu bagian dari strategi partai democrat keluar deari
keterpurukan yang melanda.
Dari delapan poin yang kami urai diatas,
ternyata ada indikasi solusi tersebut tidak berjalan efektif, dengan
dilaksanakanya rapat pimpinan nasional (Rapimnas) partai democrat, yang
pada awalnya cukup getol akan mengeksekusi AU, ternyata berbalik 90
derajat, kembali lagi masyarakat bertanya-tanya mengenai kredibilitas
partai democrat yang dibina oleh bapak SBY!!! Pada pidato selanjutnya
bapak SBY memberikan arahan sekaligus motivasi terhadap para petinggi
democrat untuk menjalankan amanah partai secara maksimal. Rapimnas yang
awalnya memiliki landasan yang kuat dengan munculnya 8 poin pengambil
alihan kewenangan dari tangan AU ketangan Ketua Dewan Pembina Majelis
Tinggi PD bapak SBY.
Pidato SBY di rapimnas akhirnya mengantongi
pujian dari para petinggi democrat, termasuk pujian dari AU, yang
menyatakan pidato SBY cukup Top.